Kegagalan Finansial

Pada dasarnya globalisasi bukanlah sebuah pilihan dimana harus dilakukan secara menyeluruh atau tidak sama sekali. Contohnya, dalam perdagangan bebas sering sekali terjadi mispersepsi dimana negara-negara yang mengimplementasikannya juga harus membebaskan arus kapital. Padahal semua keuntungan dari perdagangan bebas masih bisa didapatkan sekalipun tanpa harus menanggung resiko arus kapital yang bebas. Akan tetapi dengan kondisi finansial internasional saat ini, negara-negara hanya akan berakhir dengan mengeluarkan kebijakan perdagangan bebas yang masih bayi dengan arus modal bebas sebagai air mandinya.

Hingga saat ini, arus kapital yang bebas keluar masuk dalam suatu negara justru lebih banyak menimbulkan krisis-krisis dengan efek domino. Apabila dikaitkan dengan pemikiran LeGrain, pasar finansial pada dasarnya memang sangat tidak stabil karena selalu berkaitan dengan pertaruhan masa depan yang tidak pasti. Pertaruhan serta tebakan-tebakan yang dilakukan oleh para investor, sebagai contohnya, bisa mempengaruhi masa depan itu sendiri. Apabila hari ini para investor menganggap bahwa internet adalah bisnis yang potensial untuk melakukan investasi, bisa saja pada keesokan harinya mereka berpikir sebaliknya dan malah memutuskan untuk berinvestasi kepada bisnis minyak.

Bukti nyata dari ketidakstabilan pasar finansial adalah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Tanggal 2 Juli pada tahun tersebut merupakan awal terjadinya krisis Asia yang mempengaruhi beberapa negara besar di Asia yaitu Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Filipina. Pada saat itu pemerintah Thailand tidak dapat menahan tekanan nilai tukar Baht sehingga menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar. Krisis ini sekaligus menunjukkan akhir dari fenomena Asia Miracle yang tadinya merupakan wilayah paling produktif di dunia dengan laju pertumbuhan ekonomi diatas enam persen per tahunnya. Wilayah yang tadinya dijadikan barometer perekonomian dunia ini terpaksa mencari bantuan dari lembaga-lembaga perekonomian regional maupun internasional untuk menyelamatkan perekonomian nasionalnya.

Krisis ekonomi Asia sebenarnya berawal dari adanya tekanan aliran modal keluar negeri. Kondisi tersebut diikuti dengan hancurnya nilai tukar mata uang dalam negeri beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Tekanan modal keluar tersebut menyebabkan terjadinya defisit neraca pembayaran internasional sementara hancurnya nilai tukar mata uang dalam negeri menyebabkan terjadinya penggelembungan hutang luar negeri yang dihadapi baik negara maupun pihak swasta.

Krisis Asia 1997 baru merupakan satu contoh saja dari kerapuhan pasar finansial internasional saat ini. Kita masih bisa menyebutkan contoh-contoh lain seperti era depresi 1930, krisis Meksiko 1994, dan yang terbaru adalah krisis finansial global 2007.

Apabila membicarakan mengenai krisis, tentu kita tidak bisa melupakan IMF. Lembaga keuangan internasional ini tidak hanya menawarkan bantuan finansial saja akan tetapi juga turut campur secara langsung dalam perekonomian negara-negara yang bermasalah. Singkatnya, IMF menawarkan pil pahit berupa Letter of Intent—yaitu bentuk kesediaan negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi sesuai dengan langkah kebijakan ekonomi yang disarankan oleh IMF—dimana negara tersebut diharuskan untuk menerapkan Structural Adjustment Packages (SAPs) atau Paket Penyesuaian Struktural.

Salah satu contoh dari kebijakan SAP adalah pembenahan sektor fiskal dan finansial yaitu usaha untuk mengurangi defisit anggaran belanja negara dan mobilisasi dana dari dalam maupun dari luar negeri agar iklim investasi yang telah rusak akibat krisis dapat hidup kembali. Pengurangan defisit pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan pungutan pajak dan mengurangi pengeluaran negara. Sementara itu untuk memperbaiki sektor finansial IMF membentuk tim penilai khusus lembaga keuangan, mendesain paket rehabilitasi bagi lembaga yang terkena dampak krisis dan membangun infrastruktur keuangan yang lebih efektif. Dari penjelasan ini saja dapat dimengerti kenapa kebijakan IMF disebut sebagai pil pahit. Menekan negara yang sudah terkena krisis dengan kebijakan yang mendesak masyarakatnya tidak terdengar terlalu baik hati, tentunya.

Kenapa IMF menerapkan kebijakan pil pahit ini? Karena pada dasarnya tujuan akhir dari IMF bukan untuk mengatasi krisis yang terjadi di dalam suatu negara spesifik saja, akan tetapi untuk menjaga stabilitas sistem finansial itu sendiri. Lalu, apakah pil pahit tersebut merupakan obat yang terbaik untuk mengatasi krisis?

LeGrain melihat bahwa kebijakan-kebijakan spesifik IMF, terutama dalam kasus Krisis Asia 1997 merupakan sebuah kesalahan. Privatisasi yang dilakukan Indonesia dan pengurangan hambatan perdagangan secara unilateral yang dilakukan oleh Korea Selatan—sekalipun dapat memperbaiki perekonomian—akan tetapi IMF telah melompati hak negara-negara tersebut untuk memutuskan kebijakan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Lebih buruk lagi, IMF membuat pihak pemerintah negara-negara Asia menaikkan suku pinjaman setinggi mungkin yang menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan dan membunuh perekonomian itu sendiri.[3] Bahkan sekalipun para investor tetap menyimpan investasi mereka dalam negara-negara tersebut, perekonomian dalam negeri masih saja harus mengalami keporak-porandaan yang imbasnya paling dirasakan oleh masyarakat umum.

Kemudian, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya krisis-krisis yang serupa di masa depan? George Soros memberikan alternatif untuk mengubah IMF menjadi bank sentral internasional untuk membantu mencegah terjadinya krisis. Yang lainnya mengususlkan kebijakan untuk meniadakan IMF saja sehingga bank-bank tidak melakukan pinjaman dengan ceroboh, yang disebut Soros sebagai fundamentalis pasar. Akan tetapi karena pasar finansial pada dasarnya memang tidak stabil, solusi tersebut tetap saja tidak bisa menghentikan terjadinya krisis.

Pada akhirnya, kebijakan untuk mengcegah terjadinya krisis tetap saja kembali kepada kebijakan negara-negara berkembang yang memang lebih rentan terhadap krisis. Negara-negara berkembang harus bisa melakukan reformasi tanpa harus bergantung dengan negara-negara kaya. LeGrain dengan spesifik menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus lebih terbuka dalam menerima FDI yang stabil dalam jangka panjang. Pemerintah harus membebankan pajak dan melakukan kontrol terhadap arus kapital yang masuk seperti yang dilakukan oleh Chile dengan sukses. Negara juga harus mencegah bank-bank dan perusahaan domestik untuk melakukan pinjaman yang cenderung tidak hati-hati kepada mata uang asing. Apabila saran-saran tersebut dilakukan, sekalipun mungkin tidak bisa menghilangkan potensi krisis secara keseluruhan, akan tetapi dapat mengurangi resikonya.

Sumber:

Fischer, Stanley. 1998. The Asian Crisis: A View From IMF. Journal of International Financial Management and Accounting.

Hadiwinata, Bob Sugeng. 2002. Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

LeGrain, Phillippe. Financial Failings dalam buku Open World.

---

Pemerintahan serta Konflik Sumber Daya Alam di Afrika

Hubungan antara negara, penduduk lokal, serta manajemen sumber daya alam di Afrika memiliki dinamika tersendiri yang dapat dipilah-pilah menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung dalam periode antara masa-masa kemerdekaan hingga tahun 1970-an. Pada masa ini, euphoria pasca merdeka dari penjajahan menyebabkan penduduk Afrika tidak mempertanyakan manajemen SDA kepada pemimpin baru mereka. Hal ini juga turut disebabkan masih berakarnya kepercayaan tradisional Afrika bahwa sebagai pengikut, mereka harus memiliki respek dan rasa percaya terhadap mereka yang memegang posisi pemimpin. Karenanya, hampir tidak ada tuntutan yang diberikan kepada para pemimpin mengenai bagaimana cara mengatur manajemen SDA. Ketika masyarakat mulai mengkritisi menajemen pemerintah terhadap SDA implikasinya justru mengarah terhadap terbentuknya negara-negara diktator militaris atau dominasi partai tunggal autokrat yang berusaha membungkam kritik-kritik dari masyarakat

Fase kedua berlangsung antara tahun 1980 hingga 1990-an. Masyarakat mulai mempertanyakan manajemen politik terhadap isu-isu negara pada umumnya. Dalam beberapa kasus negara, kritik-kritik tersebut juga menyebabkan adanya penolakan campur tangan militer dalam politik pemerintahan. Pada saat yang sama, muncul gerakan-gerakan yang berusaha membuat pihak elit pemerintah bertanggung jawab terhadap kesalahan manajemen SDA negara. Contohnya adalah ketika mantan Letnan Penerbangan Jerry Rawlings menggulingkan kekuasaan Fred Akuffo di Ghana pada tahun 1978.

Pada fase ketiga yaitu pasca 1990, istilah good governance mulai muncul dan menjadi isu yang hangat di Afrika. Sebagai implikasinya, muncul tatanan politik baru yang memungkinkan adanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses pemerintahan itu sendiri. Terbukanya kesempatan berpartisipasi mendorong kemunculan kelompok-kelompok yang mempertanyakan manajemen dan kontrol SDA, yang kemudian menyebabkan bberapa negara Afrika memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab sebelumnya untuk menjelaskan mengenai mismanajemensi tersebut.

Pada akhir tahun 1990, konflik SDA membagi negara-negara Afrika menjadi tiga kelompok besar yang terdiri dari: a/ negara-negara yang hancur sepenuhnya seperti Liberia dan DRC; b/ negara yang mengalami ‘luka’ karena konflik tersebut seperti Sudan; dan c/ negara-negara stabil yang mana konflik SDA tersebut hanya terjadi antar etnis tertentu saja dengan ancaman minimal bagi pemerintah.
Dalam isu SDA ini, peran konstitusi nasional sebenarnya sangatlah penting. Konstitusi bisa menjadi salah satu penyebab konflik SDA ini apabila proses pembuatan konstitusi tersebut tidak terlalu merepresentasikan semua pihak. Contohnya, di Zimbabwe konstitusi dianggap manipulatif dan hanya menguntungkan pihak-pihak pemegang kekuasaan saja. Sementara itu di Sudan, konstitusi nasional hanya diakui oleh satu seksi negara saja.

Salah satu budaya politik yang sangat kental di Afrika adalah sifat para elit politiknya yang cenderung tamak dan hanya ingin memperkaya diri sendiri saja. Hal tersebut didukung kenyataan bahwa kontrol SDA berada sepenuhnya di tangan pemerintah saja. Kenyataan tersebut membuat masyarakat Afrika sadar bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan keuntungan dari SDA adalah dengan cara-cara ilegal seperti penambangan minyak secara ilegal, dsb.

Ancaman Negara-negara Besar bagi Keamanan Asia Timur

Ancaman Negara-negara Besar bagi Keamanan Asia Timur

Uni Soviet, Republik Rakyat China dan Amerika Serikat merupakan negara-negara besar yang memiliki pengaruh mengancam di Asia pada umumya dan Asia Timur pada khu-susnya.
Sejarah kehadiran Uni Soviet di Asia Timur dapat dilihat dari perang antara Jepang dan Rusia pada tahun 1904 hingga 1905. Perang tersebut dimulai dari persaingan antara imperialisme Rusia dan Jepang yang memperebutkan Port Arthur, Jazirah Liadong dan jalur rel dari pelabuhan ke Harbin. Pada saat itu Rusia telah membangun pangkalan angkatan laut di Port Arthur. 8 Januari 1904 Jepang melakukan serangan terhadap Rusia di Port Arthur yang berkembang menjadi perang besar. Perang tersebut berakhir tahun 1905 dengan kemenangan Jepang. Kemenangan tersebut memperlihatkan kekuatan Jepang atas negara Barat dan mendo-rong negara-negara lain di Asia untuk memperoleh kemerdekaannya dari kolonialisme bang-sa-bangsa Eropa.
Bertahun-tahun kemudian ancaman baru bagi Soviet muncul dari RRC. Ketika RRC menjalin hubungan dengan Amerika yang merupakan saingan terbesar Soviet, hubungan antara RRC dan Jepang secara otomatis ikut membaik. Hubungan antara ketiga negara terse-but membuat Soviet merasa terancam terutama akan kemungkinan koalisi antar negara-negara tersebut apabila terjadi konflik global.
Untuk menyaingi pengaruh Amerika di Pasifik Barat, Soviet melakukan ekspansi se-cara berlanjut di kawasan Asia Timur. Kekalahan Amerika pada perang Vietnam mengurangi pengaruh Amerika di wilayah Asia dan menimbulkan harapan terjadinya pergeseran kekuatan di Pasifik yang dapat menguntungkan Uni Soviet.
Penyebaran kekuatan militer Soviet di Asia menurun pada akhir 1970 namun kekuat-an yang sudah ada terus dipertahankan dan diperbaiki dari segi perlengkapan. Penyebaran kekuatan militer ini merupakan usaha pencegahan, pertahanan, kekuatan politik sekaligus politik dalam negeri Soviet untuk mengurangi pengaruh Amerika di Asia.

Hubungan antara Amerika dengan RRC baru terjalin pada awal 1970-an. Hubungan tersebut berkembang dan memunculkan suatu pikiran untuk membentuk aliansi dalam rangka menghadapi hegemoni Uni Soviet. Akan tetapi aliansi tersebut pada akhinya tidak terwujud saat pemerintah RRC membuat kebijakan luar negeri yang menjauhkan diri dari aliansi dengan negara besar dan terfokus kepada dunia ketiga.
Kenyataannya kebijakan luar negeri RRC pada dasarnya lebih condong kepada Jepang dan negara barat terutama Amerika. Hubungan tersebut dapat terus berlangsung karena Amerika dan RRC tidak sedang dalam kondisi yang saling mengancam sekalipun memiliki perbedaan ideologi secara mendasar. Hal tersebut dikarenakan kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang serupa terhadap Asia.

Di wilayah Korea, Korea Utara mendapatkan dukungan dari RRC dalam perang dengan Korea Selatan. Di lain pihak, Amerika Serikat dan Korea Selatan bekerjasama untuk menjaga keamanan, terutama dari serangan Korea Utara. Perimbangan kekuasaan militer antara kedua negara ini dengan sekutu masing-masing dapat mengurangi terjadinya konflik secara langsung sehingga stabilitas dapat tetap terjaga sekalipun dalam kondisi konflik dan perang.