Sejak
peristiwa 9/11, negara-negara Timur Tengah menjadi pusat perhatian dari dunia
internasional, apalagi dalam hal reformasi keagamaan serta prospek pembagian kekuasaan
Islam. Mesir merupakan salah satu negara yang mendapatkan perhatian yang cukup
besar mengingat negara ini merupakan salah satu negara yang tidak hanya cukup
kuat di bidang ekonomi akan tetapi juga di bidang militer. Sebagai negara yang
memiliki masyarakat minoritas beragama Kristen dan Katolik, keinginan untuk
melakukan reformasi di negara ini pun berhembus semakin kencang, tidak hanya di
kalangan minoritas saja, bahkan di kalangan kaum Muslim sendiri.
Membicarakan kemungkinan demokratisasi Mesir, maka kita tidak bisa meninggalkan
begitu saja kelompok Islam yang memiliki popularitas yang cukup tinggi di
kalangan rakyat Mesir yaitu kelompok Persaudaraan Muslim. Kelompok ini
memperoleh sekitar dua puluh persen kursi dalam pemilihan umum yang relatif
adil pada tahun 2005. Persaudaraan Muslim sekaligus merupakan sebuah kunci
penting yang dapat menentukan masa depan Mesir terutama diantara menjadi bagian
dari tatanan demokrasi yang diagung-agungkan oleh Amerika Serikat atau malah
menggunakan kesempatan ini untuk melakukan berbagai agenda yang lebih radikal.
Dr.
Ibrahim dalam sebuah artikel berjudul “Reclaiming Democracy: The
Participation of Muslim Brotherhood in Egyptian Political Life” yang dimuat
di al-Hayat tanggal 7 Oktober 2004 menyebutkan bahwa Persaudaraan Muslim
memungkinkan untuk melaksanakan pembagian kekuasaan politik sebagaimana sistem
demokrasi. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah ketika
Persaudaraan Muslim merasa tidak membutuhkan lagi sistem demokrasi tersebut,
maka demokrasi akan dibuang begitu saja untuk kembali ke cara-cara lama.
Magdi
Khalil kemudian mempertanyakan optimisme Dr. Ibrahim terhadap kemungkinan
diadaptasinya sistem demokrasi oleh Persaudaraan Muslim. Selain itu Khalil juga
mempertanyakan apa yang bisa diimplementasikan untuk menjadi jaminan bagi
sistem institusional dan politik apabila optimisme Dr. Ibrahim tersebut
terbukti salah.
Khalil
kemudian menjelaskan apa saja alasan-alasan yang mendasari pesimismenya
terhadap kemungkinan diimplementasikannya sistem demokrasi oleh Persaudaraan
Muslim.
- Pertama, tidak ada perubahan substansial dalam agenda maupun perilaku kelompok Persaudaraan Muslim. Tujuan utama mereka masih untuk membentuk sebuah negara Islam di Mesir secara khususnya.
- Kedua, pada tahun 2004 Persaudaraan Muslim mengeluarkan isu untuk membentuk sebuah negara Islam. Dalam hal ini Persaudaraan Muslim melancarkan misinya untuk membentuk individu Muslim, keluarga Muslim dan hukum Islam untuk mengatur dan memimpin negara-negara Islam lainnya. Lebih lanjut Persaudaraan Islam berusaha mengelaborasikan identitas Islam dalam segala bidang terutama media, ekonomi, politik, edukasi, kesejahteraan sosial, isu-isu perempuan serta budaya. Bahkan perwakilan dari Persaudaraan menampakkan tidak adanya ketertarikan terhadap isu-isu pembangunan nasional dimana mereka telah dipercayakan untuk memperbaikinya.
- Ketiga, masih
banyak terjadi korupsi dan fanatisme yang dapat mendorong terjadinya konflik
lain dalam Persaudaraan. Perhatian utama kelompok ini adalah meningkatkan
pemasukan finansial untuk mendukung gerakan-gerakan Islam lainnya di seluruh
dunia mulai dari
- Keempat, struktur internal Persaudaraan Muslim mengabaikan sistem demokrasi itu sendiri. Organisasi ini bergerak dalam kerahasiaan dengan tidak adanya transparansi, keragaman maupun toleransi.
- Kelima, organisasi ini telah melakukan kekerasan serta usaha untuk mengambil alih para sekutu politiknya seperti Partai Wassat dan Partai Waft. Cara-cara tersebut nyaris tidak ada bedanya dengan cara-cara yang biasa digunakan oleh Partai Komunis.
Dari
penjelasan diatas masih terlihat jelas bahwa Persaudaraan Muslim masih
mendukung Islamisme dan ekstrimisme dengan tujuan utamanya menguasai dunia
dengan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa Mashur yang dikutip oleh
Refaat al-Said bahwa Persaudaraan Muslim akan menerima konsep pluralisme pada
saat ini. Akan tetapi, ketika peraturan Islam sudah dimiliki dan ditentukan,
Persaudaraan mungkin saja akan menolak konsep tersebut atau malah mungkin saja
menerimanya.
Persaudaraan
Muslim telah jelas-jelas menolak sekularisme. Padahal di lain pihak Magdi
Khalil percaya bahwa untuk melakukan demokratisasi dibutuhkan pula pemben-tukan
sebuah masyarakat yang sekular. Sebagaimana yang disebutkan oleh Fareed
Zakaria, demokrasi bukan hanya sekedar pemindahan kekuasaan dari militer ke
pihak-pihak religius yang bersembunyi di balik topeng palsu keagamaan itu
sendiri. Demokrasi merupakan pemindahan kekuasaan ke tangan suara masyarakat
umum untuk merepresentasikan kebebasan dalam memilih pemimpin mereka sendiri
yang mempercayai adanya sirkulasi kekuasaan, kebebasan serta nilai-nilai hidup
manusia. Persaudaraan Muslim memang menggembar-gemborkan pemilihan umum. Akan
tetapi masyarakat demokratis yang bebas bukan hanya berdasarkan sebuah
pemilihan umum yang jujur dan adil saja melainkan hanya salah satu diantara
syarat-syarat lainnya. Oleh karena itu, nyaris tidak mungkin untuk berasumsi
bahwa partai-partai Islam seperti Persaudaraan Muslim mau menerima nilai-nilai
demokratis serta masyarakat yang liberal mengingat keduanya sangat bertolak
belakang.
Opini
Dari
penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Magdi Khalil sangat pesimis dengan
perkembangan demokrasi di tangan kelompok Persaudaraan Muslim. Argumen-argumen
Khalil terasa sangat menyudutkan namun tidak terlalu memberikan solusi untuk
mengintegrasikan Islam dengan demokrasi itu sendiri tanpa menimbulkan bentrokan-bentrokan yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, pemerintahan
adalah segala sesuatu mengenai rakyatnya, oleh karena itu, ketika keinginan
untuk melakukan demokrasi dengan selayaknya semakin berkumandang tidak hanya
di kalangan minoritas saja akan tetapi juga di kalangan masyarakat pada
umumnya, maka akan sulit bagi Persaudaraan Muslim untuk mengabaikan begitu
saja.
Satu hal lagi yang perlu diingat: apabila rakyat Mesir memang tidak menginginkan demokrasi, untuk apa terus
memaksakan implementasi sistem demokrasi itu sendiri? Dari penggambaran Khalil,
demokrasi seolah mutlak dibutuhkan oleh semua negara. Akan tetapi apakah memang
benar adanya. Dari praktek-praktek yang selama ini sudah berlangsung di
negara-negara Timur Tengah, demokrasi memang tidak bisa diimplementasikan
secara penuh mengingat demokrasi itu sendiri cenderung bertentangan dengan
sifat dan cara pikir masyarakat Arab pada umumnya.
Sumber:
Khalil, Magdi. 2006. “Egypt ’s Muslim Brotherhood and
Political Power: Would Democracy Survive?”. MERIA Vol 10 No.1. Gloria Center
